"Oleh sebab itu kami merencanakan pendirian device layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya," ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG di Papua akan dimulai secara bertahap setelah Lebaran 2025. Oleh sebab itu, pihaknya meminta adar ada sosialisasi dan edukasi terkait manfaat MBG agar dapat segera dilakukan.
Pemerintah menyadari bahwa membangun masa depan yang lebih baik membutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang terbuka. Oleh karena itu, ruang dialog selalu tersedia bagi semua pihak yang ingin berkontribusi dalam keberhasilan program ini.
Penundaan ini disebabkan oleh minimnya fasilitas dapur sehat yang menjadi penunjang utama dalam penyediaan makanan bergizi bagi para pelajar.
Akibatnya, kasus gizi buruk dan stunting masih banyak ditemukan di berbagai wilayah, yang berdampak pada perkembangan fisik dan mental anak-anak Papua.
"Pada saat makan mereka amat sangat senang karena kadang-kala mereka datang juga ada yang uang jajan, ada yang sarapan, ada yang tidak, namun dengan adanya makan gratis mereka lebih tambah semangat, untuk yang malas rajin datang ke sekolah," kata dia.
Sementara itu, Otto Ihalauw menegaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kesiapan serta kekurangan yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan program MBG. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan fasilitas agar program ini dapat segera dinikmati oleh para pelajar.
"Kami sangat menyambut baik adanya program ini, karena selama ini kami menghadapi masalah serius terkait gizi anak-anak di Papua. Mereka sering datang ke sekolah dalam keadaan lapar, yang jelas mengganggu proses pembelajaran mereka.
Esau menegaskan, masalah gizi merupakan tantangan utama yang harus diatasi secara serius agar generasi Papua dapat tumbuh kuat dan sehat.
Menurut Tabuni, di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat saat ini ada sejumlah pemuda yang menggeluti wirausaha di bidang pertanian, more info peternakan, dan perikanan. Mereka telah berproduksi secara kontinu.
Sementara itu, dalam pemberitaan yang berbeda, OPM menolak berjalannya program MBG dan mengancam akan menembak hingga membakar gedung sekolah tempat MBG berlangsung. Bahkan beredar isu bahwa makanan MBG beracun.
Sebagai tokoh masyarakat, Esau juga mengajak seluruh lapisan masyarakat di Papua untuk mendukung dan terlibat aktif dalam program ini. Keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolonel Inf Agus menjelaskan ada 47 orang relawan yang dipekerjakan. Kemudian ada kepala satuan pelaksanaan dan wakil, ahli gizi dari Dinkes Manokwari, akuntan, dan lainnya di bagian masak sampai dengan pengantaran.
Kehadiran aparat keamanan tidak hanya memastikan distribusi berjalan lancar, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menerima manfaat program ini.
Untuk menu bervariasi yang turut disesuaikan dengan angka kecukupan gizi yang ditentukan BGN. Sebagian anak akan mendapatkan protein hewani berupa ikan dan telur, sebagian lagi mendapat semur dan susu.
Program ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis komunitas dengan fokus pada pendidikan dan pemberdayaan lokal dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan gizi dan literasi di Indonesia Timur.